JAKARTA - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menilai wajar jika pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) kaget mendengar Toshiba dan Panasonic menutup pabriknya di Tanah Air.
"Pemerintah kaget wajar karena selalu terlambat, dinas tidak kerja optimal. Anggota kami yang langsung terlibat proses negosiasi pesangon," ujar Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Selasa (2/2/2016).
Iqbal mengatakan, Menteri Perindustrian Saleh Husin tidak perlu kaget mendengarkan kabar tersebut. Lebih baik memikirkan mencegah pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memberikan insentif.
"Jangan kaget, berhenti retorika lewat paket kebijakan ekonomi," katanya.
Menurut Iqbal, masalah utamanya bukan ada PHK setelah pabrik tutup melainkan kepercayaan berinvestasi di Indonesia. Dikhawatirkan akan timbul pertanyaan dari investor dunia. (Baca: Perusahaan Elektronik Jepang Klarifikasi Soal PHK Karyawan).
"Akan timbulnya pertanyaan investor dunia kalau dia menunggu antara jadi dan merealisasikan investasi ada jeda waktu. Ekonomi juga melambat, daya beli buruh turun karena orientasi upah murah, kami yakin kuartal I/2016 tak capai 5,3%," pungkasnya.
Akibat hengkangnya Panasonic dan Toshiba dari Indonesia ini, sedikitnya 2.500 buruh terpaksa di-PHK. Kondisi ini tentu saja membuat Jokowi kalang kabut. Disebut-sebut, tutupnya pabrik televisi asal Jepang tersebut akibat terlalu harmonisnya Jokowi dengan China.
COMMENTS